CYBERLAW
A. DEFINISI
Cyberlaw dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang diberlakukan untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet (Cybercrime).
B. JENIS-JENIS KEJAHATAN CYBER
a. Joy Computing
Adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin . Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
b. Hacking
Adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. c. The Trojan HorseManipulasi data atau program dengan jalan mengubahdata atu instruksi pada sebuah program , menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
d. Data Leakage
Adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan.
e.Data Didling
Yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data.
f. To Frustate Data Communication ata DiddlingYaitu penyianyiaan data computer g. Software PrivaciYaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI
C. ASPEK HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER
Dalam kaitannya dengan penentuan hokum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu 1. Azas Subjective Territoriality
Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hokum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain
2. Azas Objective Territoriality
Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan
3. Azas Nasionality
Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hokum berdasarkan kewarganegaraan pelaku
4. Azas Protective Principle
Azas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban
5. Azas Universality
Azas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan
6. Azas Protective Principle
Azas yang menyatakan berlakunya hokum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah
D. CYBERLAW DI INDONESIA
Sejak satu dekade terakhir Indonesia cukup serius menangani berbagai kasus terkait Cybercrime. Menyusun berbagai rancangan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas user di dunia maya. Dengan peran aktif pemerintah seperti itu, dapat dikatakan Cyberlaw telah mulai diterapkan dengan baik di Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa kategori kasus Cybercrime yang telah ditangani dalam
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 35) :
27. Illegal Contents
a. muatan yang melanggar kesusilaan (Pornograph)
b. muatan perjudian ( Computer-related betting)
c. muatan penghinaan dan pencemaran nama baik
d. muatan pemerasan dan ancaman (Extortion and Threats)
28. Illegal Contents
a. berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Service Offered fraud)
b. informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (SARA).
29. Illegal Contents
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
30. Illegal Access
a. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
c. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
31. Illegal Interception
a. Intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
b. Intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
32. Data Leakage and Espionage
Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
33. System Interference
Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
34. Misuse Of Devices
Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi cybercrime, sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi cybercrime.
35. Data Interference
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah datayang otentik.
13
Berikut ini Table Pelanggaran Di Dunia Maya (Cybercrime) dan Hukuman yangdiambil dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia :
CYBERCRIME | HUKUMAN | ||
Pasal | Kategori | Penjara | Denda |
27 | Illegal Contents; Pornograph, Computer related betting, Offense, Extortion and Threats | 6 Tahun | Rp. 1.000.000.000,- |
28 | Illegal Contents; Service Offered Fraud, Offense | 6 Tahun | Rp. 1.000.000.000,- |
29 | Illegal Contents; Extortion and Threats | 12 Tahun | Rp. 2.000.000.000,- |
30 | Illegal Access (Hacking, Data Forgery, Cracking ) | 6 s.d 8 Tahun | Rp. 600.000.000,- s.d Rp. 800.000.000,- |
31 | Illegal Interception | 10 Tahun | Rp. 800.000.000,- |
32 | Data Leakage and Espionage | 8 s.d 10 Tahun | Rp. 2.000.000.000,- s.d Rp. 5.000.000.000,- |
33 | System Interference | 10 Tahun | Rp. 10.000.000.000,- |
34 | Misuse Of Devices | 10 Tahun | Rp. 10.000.000.000,- |
35 | Data Interference | 12 Tahun | Rp. 12.000.000.000,- |
Tabel di atas hanya menangkap pelanggaran sampai dengan pasal 35, sedangkan dua pasal berikutnya (36 dan 37) sengaja tidak ditampilkan karena merupakan pasal
tersebut membahas tentang pelanggaran turunan dari pasal-pasal sebelumnya.
